Asian Development Bank atau ADB mendukung rencana PLN untuk mengajukan proyek konversi pembangkit listrik tenaga diesel menjadi pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU.
PLN berharap proposal ini menjadi bagian dari rencana investasi komprehensif yang mendanai Investasi Kemitraan Transisi Energi Adil atau JETP yang ditargetkan selesai pada 16 Agustus 2023.
Deputy Country Director ADB, Said Zaidansyah mengatakan, program pembiayaan iklim JETP tidak hanya mencakup modal pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara atau PLTU.
Menurut Said, ADB juga membuka peluang investasi lebih lanjut untuk pengembangan pembangkit listrik yang mendukung langkah dekarbonisasi, seperti PLTGU menjadi pembangkit energi baru dan terbarukan atau EBT.
“Kami mendukung konversi energi batu bara ke energi terbarukan karena itu bagian dari mekanisme transisi energi,” ujar Said di Teater Djakarta, Sabtu (24/6).
ADB menilai pemerintah Indonesia cukup berkomitmen untuk memperbaiki iklim investasi proyek pembangunan pembangkit EBT. Sikap ini telah menarik investor dan pemberi pinjaman internasional untuk berinvestasi di negara tersebut.
Menurut Said, hal itu tercermin dari komitmen penyaluran dana JETP senilai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 310 triliun yang dijanjikan Amerika Serikat (AS), Jepang, serta beberapa negara G7 plus Denmark, Norwegia, dan Uni Eropa. .
Jumlah ini lebih tinggi dari kontribusi modal transisi energi JETP di Vietnam dan Afrika Selatan yang masing-masing bernilai US$ 15 miliar dan US$ 8 miliar. Artinya ada komitmen dari pemerintah dan dunia internasional serta ada kepercayaan kepada Indonesia, kata Said.
Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, proyek penurunan emisi yang hampir pasti mendapatkan pendanaan JETP ini merupakan rencana dedieselisasi bahan bakar genset untuk PLTGU.
Dadan yakin pencairan dana JETP untuk program dedieselisasi pembangkit diproyeksikan berjalan lancar. Pasalnya, pemerintah dan PLN sudah memulai tahap lelang proyek konversi PLTD tersebut.
PLN menargetkan konversi PLTD menjadi PLTGU yang beroperasi secara komersial pada 2027. Dedieselisasi tahap awal dibagi menjadi dua klaster, yakni Klaster Sumatera, Kalimantan, Jawa-Madura dan Klaster Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara.
“Padahal proyek de-dieselisasi itu diusulkan PLN untuk mendapat dukungan dana lebih awal karena proyeknya sudah berjalan, sudah ada lelang. Jadi dananya baru masuk,” ujar Dadan di Kementerian ESDM. Kantor, Senin (19/6).
ADB juga telah menandatangani nota kesepahaman untuk pensiun dini PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 megawatt (MW) melalui pembiayaan US$ 250-300 juta atau setara Rp 3,8-4,6 triliun melalui mekanisme transisi energi.
Pemerintah telah meresmikan Kantor Sekretariat JETP pada 16 Februari 2023 yang berlokasi di Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Sekretariat JETP telah mulai beroperasi dengan diangkatnya seorang Kepala Sekretariat dan beberapa anggota Project Management Officer.
Tugas utama sekretariat JETP dalam enam bulan pertama adalah melakukan koordinasi dengan working group hingga penyusunan target CIP selesai pada Agustus 2023.
Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat JETP didukung oleh lima kelompok kerja dari lembaga independen. Kelima pokja ini memiliki tugas yang berbeda mulai dari masalah teknis, kebijakan, pembiayaan, transisi saja, serta efisiensi listrik dan energi.
International Energy Agency (IEA) berfungsi sebagai ketua Kelompok Kerja Teknis yang didukung oleh IESR, Rocky Mountain Institute, Bank Dunia dan PLN. Sedangkan Policy Working Group dipimpin oleh Bank Dunia.
Selanjutnya, Financing Working Group diketuai oleh ADB. Sementara itu, Kelompok Kerja Transisi Adil dipimpin oleh organisasi global UNDP dan World Resources Institute sebagai ketua Kelompok Kerja Elektrifikasi dan Efisiensi Energi.
