Pemerintah semakin serius membatasi pembangunan smelter nikel dengan teknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF). Langkah ini sejalan dengan kelebihan produksi nickel pig iron (NPI) atau feronikel yang menyebabkan harga tertekan.
Pembahasan moratorium pengadaan smelter RKEF kini menjadi kajian khusus di bawah Kementerian Koordinasi Kemaritiman dan Investasi.
Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Percepatan Pengelolaan Mineral dan Batubara (Minerba), Irwandy Arif mengatakan, laju produksi NPI saat ini telah meningkatkan penggunaan bijih nikel secara signifikan hingga mencapai 1,5%-3% – bijih nikel saprolit grade. .
Komoditas nikel mentah jenis ini biasanya diolah untuk menghasilkan NPI dan feronikel sebagai bahan baku komoditas besi dan stainless steel.
Irwandy menjelaskan, konsumsi bijih nikel untuk memproduksi NPI dan feronikel saat ini mencapai 100 juta hingga 160 juta ton per tahun. Jumlah tersebut akan meningkat menjadi 450 juta ton per tahun jika pembangunan smelter RKEF dilanjutkan. Di sisi lain, cadangan bijih nikel Indonesia hanya 5,2 miliar ton.
“Perlu adanya pembatasan penambahan investasi smelter NPI dan pengembangan pasar domestik dan industri stainless steel dan besi untuk menyerap NPI dan feronikel,” ujar Irwandy saat menjadi pembicara dalam diskusi Peningkatan Kapasitas Media Sektor Mineral di Ashley Hotel Jakarta, Rabu (8/3).
Menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan eksplorasi cadangan nikel, khususnya bijih nikel saprolit. Pasalnya, tanpa upaya eksplorasi dan penemuan cadangan baru, pasokan bijih nikel dalam negeri terancam.
“Cadangan hanya 5,2 miliar ton. Dengan serapan smelter seperti itu, bayangkan cepat habis jika tidak ditemukan cadangan baru,” ujar Irwandy.
Di sisi lain, pemerintah saat ini sedang mengintensifkan pembangunan smelter Hidrometalurgi Asam Tekanan Tinggi (HPAL) yang mampu mengolah bijih nikel limonit kadar rendah 0,8-1,5% menjadi campuran padat hidroksida dari campuran nikel dan kobalt. Precipitate (MHP) dan Mixed Sulphide Precipitate (MSP).
Produk ini merupakan bahan baku utama untuk produksi nikel sulfat atau kobalt sulfat. Kedua produk antara tersebut merupakan bahan baku komponen baterai. “Perlu dibangun smelter HPAL yang menghasilkan produk bahan baku baterai listrik,” kata Irwandy.
Pembatasan pembangunan smelter nikel RKEF dimaksudkan untuk menjaga pasokan bijih nikel untuk pasokan bahan baku produk hilir selanjutnya, seperti prekursor, katoda, dan baterai. Moratorium penyediaan smelter RKEF dinilai penting untuk meningkatkan alokasi pasokan bijih nikel ke smelter HPAL.
Hal itu juga dilakukan untuk menutupi potensi impor bijih nikel untuk bahan baku baterai kendaraan listrik. “Situasi ini cukup kritis jika kita tidak mengambil langkah-langkah,” kata Irwandy.
