liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86

Anggota Komisi VII Dukung Rice Cooker Gratis Ketimbang Kompor Listrik

Anggota Komisi VII Dukung Rice Cooker Gratis Ketimbang Kompor Listrik

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menilai positif rencana pemerintah membagikan 680.000 unit penanak nasi secara gratis melalui Program Bantuan Penanak Nasi Listrik (PBPNL) pada 2023. Menurut dia, program itu dilaksanakan sebagai upaya mendorong penyerapan PLN. kelebihan pasokan listrik.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, rencana pembagian penanak nasi gratis ini lebih konkret ketimbang program konversi kompor listrik yang dinilai membebani keluarga penerima atau KPM karena harus menambah listrik terlebih dahulu.

“Daripada program kompor induksi yang rumit dan belum tentu cocok untuk rumah tangga pedesaan, program rice cooker lebih sederhana dan mudah diimplementasikan,” ujar Mulyanto kepada Katadata.co.id, Kamis (1/12).

Sasaran KPM untuk paket penanak nasi elektrik adalah kelompok rumah tangga dengan daya 450 volt ampere (VA) dan 900 VA dengan nilai paket program Rp 500.000 per KPM. Pemilihan target tersebut dihitung berdasarkan survei PLN yang menyatakan mayoritas pelanggan 450 VA dan 900 VA menggunakan LPG 3 kg.

Untuk mengawasi pendistribusian barang tersebut, Mulyanto berharap Kementerian ESDM selaku pihak yang mengusulkan PBPNL melakukan proses tender terbuka untuk pengadaan 680.000 unit rice cooker.

Mulyanto pun menilai, nilai nominal paket Rp 500.000 per KPM merupakan angka yang relevan untuk pengadaan rice cooker.

“Kelebihannya bisa dialihkan ke program lain atau jumlah barang ditambah. Tender pengadaan harus dibuka dan diawasi oleh BPKP atau BPK agar diperoleh harga yang wajar. Alhamdulillah produknya 100% dalam negeri,” ujarnya.

Upaya Lain Mengatasi Surplus Pasokan Listrik PLN

Selain membagikan penanak nasi gratis, pemerintah dan PLN juga dapat mendorong sektor industri dan dunia usaha untuk menggerakkan roda industri agar penyerapan listrik meningkat.

Lebih lanjut, kata Mulyanto, PLN perlu terus melakukan negosiasi ulang klausul take or pay dalam perjanjian jual beli listrik, agar kelebihan listrik tidak terlalu memberatkan.

“Yang tidak kalah penting adalah renegosiasi jadwal operasi pembangkit baru. Perlu dijadwal ulang atau ditunda, agar listrik baru tidak langsung masuk sehingga menambah kelebihan beban listrik,” kata Mulyanto.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah berencana membagikan penanak nasi listrik atau rice cooker secara gratis sebagai upaya meningkatkan konsumsi listrik rumah tangga. Hingga September 2022, konsumsi listrik masih sebesar 1.169 kilowatt jam (KWh) per kapita, masih jauh di bawah target tahun ini sebesar 1.268 KWh.

Plt Sekretaris (Plt) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ida Nuryatin Finahari mengatakan, upaya optimalisasi penyerapan listrik di sektor rumah tangga akan terus dilakukan melalui PBPNL yang saat ini masih menunggu regulasi sebagai landasan pelaksanaannya. . .

Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun anggaran 2023, pemerintah berencana mendistribusikan 680.000 unit penanak nasi listrik ke seluruh Indonesia. Ida menjelaskan, KLH yang menjadi target pendistribusian rice cooker tidak perlu menambah pasokan listrik.

“Kementerian ESDM juga sedang mempersiapkan penyaluran e-cooking yang bertujuan untuk pemanfaatan energi bersih, peningkatan konsumsi dan penghematan biaya memasak dengan nilai paket program Rp 500.000 per KPM,” kata Ida.

Pakar Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM), Fahmy Radhi, menilai rencana pemerintah membagikan 680.000 unit penanak nasi secara gratis sebagai upaya meningkatkan konsumsi listrik tidak masuk akal dan tidak efektif.

Menurut dia, pemerintah seharusnya mendorong sektor industri dan bisnis untuk meningkatkan penyerapan listrik ketimbang menyasar sektor rumah tangga melalui pendistribusian penanak nasi listrik.

“Menurut saya sangat tidak efektif bagi yang mengatakan kebutuhan listrik meningkat karena kelebihan pasokan. Kenapa? Karena penanak nasi ini tidak banyak menggunakan listrik padahal mendistribusikan hingga 680.000 unit,” ujar Fahmy kepada Katadata.co.id, Rabu (30/11).