Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan situasi kelebihan listrik atau kelebihan pasokan yang dialami perseroan. Menurut dia, situasi ini disebabkan salah perhitungan asumsi pertumbuhan ekonomi dengan kebutuhan listrik.
Perhitungan ini dimulai pada tahun 2015 ketika pemerintah mencanangkan program pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu megawatt (MW) untuk mengakomodasi proyeksi pertumbuhan kebutuhan listrik hingga 7-8% per tahun dari asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1%.
“Ada korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan permintaan. Data saat itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi 1% menyebabkan kebutuhan listrik meningkat 1,3%,” kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Rabu (8/2).
Penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 35 ribu MW ini bertujuan untuk memenuhi asumsi kebutuhan listrik sebesar 380 kWh (TWh). Namun sejauh ini tingkat konsumsi listrik tertahan di angka 280 TWh. “Jadi ada 100 TWh di bawah yang direncanakan,” kata Darmawan.
Lebih lanjut, laju pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir terus berfluktuasi rata-rata 5,1% atau meleset dari asumsi awal sebesar 6,1% per tahun. Pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir berbasis e-commerce dan pariwisata juga dinilai tidak sejalan dengan asumsi tingkat penyerapan listrik.
Hasilnya, korelasi antara perhitungan pertumbuhan ekonomi 1% dengan kenaikan kebutuhan listrik 1,3% terkoreksi menjadi 0,86%. Situasi ini diperparah dengan situasi perekonomian republik pada masa krisis Pandemi Covid-19 yang berdampak pada penyerapan tenaga listrik yang turun signifikan.
Sedangkan dalam lingkup mikro, asumsi pertumbuhan kebutuhan listrik di Pulau Jawa sekitar 8% per tahun, yang juga anjlok menjadi sekitar 4,6% pada periode 2015 hingga 2019.
“Artinya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dibarengi dengan pertumbuhan kebutuhan listrik yang tinggi. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi berbasis industri, korelasinya akan meningkat lagi,” kata Darmawan.
Meski konsumsi listrik dalam negeri saat ini belum optimal, program pengadaan listrik 35.000 MW tetap berjalan sehingga surplus listrik terus berlanjut hingga saat ini. “Proyeknya sudah ditenderkan semua,” kata Darmawan.
Kendati demikian, PLN berupaya mengurangi pasokan listrik dari proyek pengadaan listrik 35 ribu MW dengan menunda jangka waktu hingga membatalkan kontrak pembangunan pembangkit. “Ini kami sebut renegosiasi, sehingga kami berhasil mengurangi beban take or pay sekitar Rp 40 triliun,” kata Darmawan.
Kepala Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, kelebihan pasokan listrik di dalam negeri berpotensi terus membengkak saat pasokan energi baru dan terbarukan (EBT) masuk. Di sisi lain, pertumbuhan kebutuhan listrik hanya mencapai 5-6% setiap tahunnya.
Situasi ini membebani keuangan negara karena pemerintah terus menanggung kelebihan pasokan. “Karena take it or pay, harus bayar, setiap 1 gigawatt itu Rp 3 triliun, padahal tidak ada yang bisa dilakukan,” ujar Said dalam rapat panitia RAPBN 2023, Senin (12/9/2022). .
