Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bermasalah dengan pembangkit listrik mandiri (IPP) yang menggunakan skema take or pay. Skema ini membuat PLN bertanggung jawab untuk mengambil seluruh pasokan listrik yang telah dikontrak atau membayar denda jika tidak mengambil sesuai dengan volume yang dikontrakkan.
BPK menyebut PLN belum optimal dalam menurunkan tarif dan mengurangi risiko terserapnya listrik di bawah batas minimum dalam skema take or pay. Hingga situasi ini menyebabkan PLN gagal melakukan penghematan biaya pokok penyediaan listrik tahun 2020 sebesar Rp 4,52 triliun.
Temuan BPK tertuang dalam Ikhtisar Hasil Ujian Semester 1 Tahun 2022 (IHPS) 1 Tahun 2022. BPK merekomendasikan agar Direksi PT PLN menyusun pedoman penetapan tarif tenaga listrik secara umum, termasuk untuk pembangkit Energi Baru dan Terbarukan, untuk masa depan. kebutuhan. . Selain menginstruksikan kepada EVP IPP dan EVP System Planning untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK secara lebih optimal.
“Usul BPK dalam LHP sebelumnya adalah mencari make-up energi untuk memanfaatkan energi yang tidak terserap dalam skema kontrak pembelian listrik IPP take or pay,” demikian laporan tersebut, Kamis (6/10).
Humas PLN belum mengomentari laporan IHPS ini.
PLN terikat perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreements/PPA) dengan pengembang listrik swasta (IPP), terutama dengan pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batubara.
Namun pasokan listrik melebihi jumlah yang dijual kepada pelanggan sehingga tidak terpakai atau kelebihan pasokan. Namun, karena kontrak PLN dan IPP menggunakan skema take or pay, PLN membayar produksi listrik swasta.
Merujuk laporan Statistik PLN 2021, kelebihan pasokan ini sudah terlihat setidaknya dalam sembilan tahun terakhir.
Pada periode 2013-2021, total pasokan listrik PLN (produksi sendiri plus pembelian dari pihak lain) selalu berkisar 28 ribu-30 ribu GWh lebih dari jumlah listrik yang terjual, dengan rincian seperti grafik berikut:
Saat ini, terjadi surplus listrik sebesar 6-7 gigawatt (GW). Kepala Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah pernah mengatakan, untuk setiap 1 GW listrik, beban yang harus dibayar Rp 3 triliun.
Untuk mengatasi kelebihan pasokan listrik, pemerintah mulai menggunakan kompor listrik mulai dari kategori 450 VA. Namun, rencana ini didirikan.
Salah satu penyebab kelebihan pasokan ini adalah proyek mega power sebesar 35.000 megawatt (MW), atau 35 gigawatt (GW).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan mega proyek 35.000 MW pada Mei 2015. Program ini merupakan salah satu tujuan Nawacita yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis, khususnya kedaulatan energi.
Pemerintah mencanangkan proyek mega pembangkit listrik 35.000 MW dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 8%. Namun, hingga saat ini target pembangunan tersebut belum tercapai.
Apalagi di masa pandemi Covid-19, permintaan listrik lesu karena industri mengurangi proses produksi. Dengan penambahan beberapa pembangkit baru, pasokan listrik juga berlimpah.
