Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk memperbaiki fasilitas infrastruktur di luar kawasan industri hilir mineral seperti peleburan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fasilitas kawasan yang berada di luar kawasan industri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, presiden menunjuk Bappenas untuk mengatasi masalah ketimpangan infrastruktur di 40 kota yang berada di sekitar kawasan industri. Airlangga mengatakan, presiden memberi nasihat tentang infrastruktur sosial seperti fasilitas pengelolaan limbah, saluran irigasi, dan layanan pengelolaan air limbah.
“Instruksi Presiden bahwa tata ruang kota di sekitar kawasan industri perlu dikontrol karena infrastruktur di kawasan dan di luar kawasan industri tidak seimbang,” kata Airlangga saat ditemui wartawan usai agenda Groundbreaking Pabrik Bahodopi, Jumat ( 10/2).
Selain itu, kata Airlangga, presiden juga meminta penerapan mekanisme clustering di sekitar kawasan industri. Pemerintah sedang memetakan lokasi kawasan seperti zona akomodasi, restoran hingga fasilitas pendukung lainnya.
Menurut Airlangga, industri dapat didorong untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan kajian. Ia juga mengajak investor smelter di kawasan industri untuk aktif memberikan pelatihan kepada warga sekitar.
Meningkatkan keterampilan penduduk agar memiliki daya tawar dan mampu bersaing dengan tenaga kerja asing dalam proyek peleburan. Airlangga secara khusus menugaskan Kementerian Perindustrian untuk membangun Politeknik yang sesuai dengan kebutuhan pekerja pabrik atau smelter.
“Ini mengurangi gap antara generasi muda lulusan di daerah ini dengan kebutuhan pabrik,” kata Airlangga.
Selain untuk meningkatkan nilai dan daya saing penduduk lokal, penyaluran akses pendidikan bagi penduduk lokal dinilai sebagai upaya positif untuk menutupi potensi konflik horizontal antara masyarakat dengan tenaga kerja asing. Himbauan ini berlaku bagi seluruh investor di kawasan industri, khususnya para pelaku bisnis di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah.
“Saya mengimbau perusahaan untuk mengirimkan sebanyak mungkin warga Morowali untuk mengikuti pendidikan agar bisa bekerja di lingkungan perusahaan,” kata Airlangga.
Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) itu juga meminta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda setempat untuk selalu menjaga kondisi kondusif di area kerja pabrik atau smelter di kawasan industri. Dia percaya bahwa pertumbuhan yang pesat akan diikuti oleh kesejahteraan rakyat.
Sebelumnya, bentrokan antara pekerja Indonesia dan pekerja asing di kawasan peleburan nikel PT GNI (Gunbuster Nickel Industry) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah terjadi pada Sabtu (14/1). Konflik horizontal ini juga mendapat perhatian dari legislatif.
Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto mengatakan, pemerintah perlu segera mengkaji izin operasi PT GNI pascatabrakan yang menyebabkan dua pekerja tewas. Dia berharap pemerintah bisa mencabut izin usaha perusahaan secara permanen.
