Pemerintah masih enggan mengekspor listrik baru dan terbarukan (EBT) ke Singapura. Asosiasi Tenaga Surya Indonesia atau AESI menekankan hal ini dan mengatakan ekspor dapat meningkatkan investasi EBT di dalam negeri.
Ketua AESI Fabby Tumiwa mengatakan, aksi penjualan sumber listrik EBT ke luar negeri merupakan upaya untuk mengembangkan pasar EBT dalam negeri. Menurutnya, pertumbuhan ekosistem pasar energi terbarukan di Indonesia cenderung lebih lambat dibanding negara tetangga karena PLN sebagai pembeli tunggal belum sepenuhnya menyerap listrik karena harganya dinilai lebih tinggi.
“Sumber daya EBT di Indonesia tidak akan habis. Jika pasar EBT berkembang maka risiko investasi akan berkurang,” ujar Fabby saat ditemui di sela-sela acara Indonesian Sustainable Energy Week (ISEW) 2022, Senin (10/10).
Selain diuntungkan dari investasi, pemerintah juga diuntungkan dari kenaikan bauran EBT di pembangkit PLN. “Yang beruntung PLN bisa mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah,” kata Fabby.
Sebelumnya, konsorsium yang dipimpin perusahaan EBT asal Singapura, Sunseap Group, telah menandatangani nota kesepahaman untuk mengembangkan sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kepulauan Riau.
Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh beberapa perusahaan antara lain Sumitomo Corp., Samsung C&T Corp., Oriens Asset Management, ESS Inc., Durapower Group, PT Mustika Combol Indah, dan PT Agung Sedayu.
Sunseap menjelaskan, PLTS yang akan dibangun memiliki total kapasitas 7 gigawatt-peak (GWp), termasuk PLTS terapung 2,2 GWp yang akan dibangun di Pulau Batam. Listrik yang dihasilkan kemudian akan diekspor untuk memenuhi kebutuhan energi Singapura dengan menggunakan kabel listrik bawah laut.
Namun, langkah itu ditentang Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Bahlil menegaskan, jika Indonesia berhasil mengembangkan potensi EBT, produknya tidak akan diekspor melainkan digunakan untuk menggerakkan industri dalam negeri.
“Karena kalau listrik kita jual ke negara lain, industrinya akan ke sana,” ujar Bahlil dalam Forum Investasi ‘Mendorong Percepatan Investasi Berkelanjutan dan Inklusif’, Rabu (18/5).
