Presiden Joko Widodo menelepon Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas kemarin, Rabu (12/4). Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh CEO Freeport-McMoran Inc. Richard C. Adkerson.
Secara singkat, pertemuan tersebut membahas kondisi bisnis Freeport Indonesia, seperti produksi pertambangan dan pembangunan smelter. Tony menyatakan, kilang tersebut akan mulai beroperasi pada Mei 2024.
“Rencananya smelter akan dimulai Mei 2024 dan berjalan hingga akhir 2024. Pembangunan smelter bisa selesai tepat waktu atau paling lambat,” kata Tony dalam rekaman suara, Rabu (12/4).
Tony mengatakan, situasi keamanan di fasilitas kilang Freeport Indonesia dan sekitarnya cukup aman. Menurutnya, hal ini terjadi di seluruh wilayah kerja Freeport Indonesia.
Sementara itu, Tony menyampaikan tujuan kunjungan Adkerson hanya sebatas silaturahmi. Sementara itu, Tony menepis isu tujuan kunjungannya ke Istana Presiden untuk membahas pelonggaran larangan ekspor tembaga yang akan berlaku pada Juni 2023.
Sebagai informasi, pembangunan smelter oleh Freeport Indonesia sesuai dengan UU No. 3-2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Intinya, aturan itu mewajibkan perusahaan tambang membangun hilirisasi atau smelter di dalam negeri.
Namun, Freeport Indonesia telah mengajukan proposal ekspor konsentrat tembaga sebanyak 2,3 juta ton dari Kementerian ESDM hingga Juni 2023.
Keputusan ini sebagai respons Freeport telah menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan atau peleburan tembaga baru yang telah mencapai 54,5% pada akhir Januari 2023.
Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif memperkirakan kebijakan pelarangan ekspor tembaga akan membuat Freeport merugi US$ 8 miliar atau sekitar Rp 120 triliun setahun dengan asumsi harga bijih tembaga US$ 4,5 per pon.
Hal ini berpotensi merugikan negara karena memiliki 51% saham Freeport. Karen, yakni Presiden Joko Widodo, sedang mencari cara untuk mengendalikan potensi kerugian Freeport akibat kebijakan larangan ekspor tembaga.
“Tidak ada relaksasi ekspor khusus untuk Freeport, tapi hasil tambang Freeport dialihkan ke operator lain dan diolah menjadi barang setengah jadi,” kata Arifin di Istana Kepresidenan, Senin (3/4).
Reporter: Andi M. Arief
