
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendukung sikap tegas Presiden Joko Widodo terhadap Uni Eropa (UE) terkait kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel untuk mendorong hilirisasi domestik. Uni Eropa menggugat kebijakan larangan ekspor di WTO.
Menurut Erick, globalisasi menentukan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. Ia mencontohkan desakan negara maju yang meminta Indonesia siap mengirimkan sumber daya alam (SDA).
Presiden Jokowi, kata Erick, dengan tegas menolak tekanan tersebut dan tetap bersikukuh tidak akan mengizinkan ekspor nikel ke luar negeri. Namun, pemerintah terbuka jika negara lain mau bekerja sama dengan mendirikan pabrik pengolahan nikel di Indonesia.
“Dalam pidato pembukaan KTT HUT ke-45 ASEAN-EU di Belgia, Presiden menyampaikan pesan yang sangat kuat bahwa membangun kemitraan harus berdasarkan kesetaraan dan tidak boleh ada paksaan,” kata Erick dalam siaran pers, Jumat (16/10). /12).
Menurut Erick, selama ini kekayaan sumber daya alam Indonesia hanya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di negara lain akibat kebijakan pengapalan bahan baku.
Kini, kata Erick, pemerintah serius melihat hilirisasi dan industrialisasi agar sumber daya alam bisa memberi nilai tambah dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja bagi negara itu sendiri.
Erick juga mengatakan proses hilirisasi terbukti mampu meningkatkan nilai ekspor nikel dari US$ 1 miliar menjadi US$ 27 miliar. Setelah nikel, lanjut Erick, pemerintah juga akan mendorong hilirisasi bauksit.
“Saya selalu menekankan kepada direksi BUMN, kami tidak anti asing, tapi kami juga ingin kerjasama atau kemitraan yang win-win, tidak merugikan,” kata Erick.
Dia menambahkan, BUMN berkomitmen penuh untuk percepatan hilirisasi dan industrialisasi. Salah satunya melalui pembentukan Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC) pada Maret 2021 sebagai ekosistem terintegrasi untuk pengembangan baterai kendaraan listrik.
Bagi Erick, hilirisasi dan industrialisasi akan menjadi salah satu tumpuan utama perekonomian Indonesia ke depan. Erick tidak ingin Indonesia terlambat mengambil langkah untuk mengoptimalkan kekayaan alam demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau kita lihat contoh lain, wilayah kita sekitar 75% lautan, tapi sampai saat ini proses industri di bidang kelautan dan perikanan tidak lebih dari 5%. Belum lagi potensi besar di sektor pertanian. Ini merupakan tantangan dan peluang yang harus kita atasi bersama,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendorong kemitraan kedua belah pihak berdasarkan prinsip kesetaraan saat pembukaan KTT HUT ASEAN-UE ke-45 di Justus Lipsius Atrium, Brussel, 14 Desember 2022.
Sebagai Ketua ASEAN 2023, Presiden Jokowi menjadi salah satu dari enam pemimpin yang diminta menyampaikan pandangannya pada acara pembukaan.
“Kalau kita ingin membangun kemitraan yang baik, maka kemitraan itu harus berdasarkan kesetaraan, tidak boleh ada paksaan. Jangan ada lagi pihak yang selalu memutuskan dan menganggap standar saya lebih baik dari Anda,” kata Jokowi.
Presiden Jokowi menambahkan, selama beberapa dekade, Asia Tenggara telah menjadi kekuatan ekonomi. Asia Tenggara akan tetap menjadi pusat pertumbuhan. “Oleh karena itu, kemitraan dengan ASEAN pasti akan bermanfaat,” tambah Presiden.
Menurut Presiden, pada September 2022, ASEAN-EU Business Council akan merilis hasil survei persepsi bisnis di ASEAN dan 63% responden melihat ASEAN sebagai kawasan dengan peluang ekonomi terbaik.
“69% responden mengharapkan pasar ASEAN menjadi lebih penting dari aspek pendapatan global dalam 2 tahun ke depan dan 97% responden mengharapkan adanya percepatan perundingan FTA ASEAN-UE dan anggotanya,” ujarnya dikatakan.
Untuk itu, Jokowi mendorong kemitraan yang setara dan saling menguntungkan. “Dari pandemi dan krisis multidimensi yang kita hadapi, kita mendapatkan pelajaran penting bahwa tumbuh dan berkembang bersama adalah satu-satunya pilihan. Kita tidak hanya perlu maju bersama, tapi juga maju bersama,” katanya.