Dengan diberlakukannya larangan ekspor bauksit pertengahan tahun ini, banyak Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAB) perusahaan tambang yang belum disetujui Kementerian ESDM hingga akhir Januari 2023.
Hal itu merujuk pada temuan kementerian yang menilai masih ada sejumlah perusahaan yang belum melengkapi persyaratan lingkungan, ketentuan teknis hingga aspek keuangan yang tidak sesuai dengan kemampuan produksi perusahaan.
Plt Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto Sihite mengatakan, verifikasi RKAB dilakukan secara ketat melalui tahapan penilaian beberapa aspek seperti efisiensi perusahaan, kepatuhan lingkungan, kewajiban teknis untuk total modal masing-masing pelaku usaha.
Selain itu, target produksi bauksit perseroan akan disesuaikan dengan penyesuaian kebijakan larangan ekspor pada Juni 2023 agar tidak terjadi kelebihan pasokan.
“Saya kira bauskit RKAB belum disetujui, tapi semua aspek harus didukung agar sesuai dengan target produksinya,” ujar Idris saat ditemui usai Agenda Pencapaian Kinerja Sektor ESDM 2022 dan Target 2023 di Kementerian ESDM Resources Office, Senin (30/1).
Selain faktor internal perusahaan, penetapan persetujuan RKAB tahun ini juga akan diselaraskan dengan larangan ekspor bauksit yang akan diberlakukan pertengahan tahun ini. “RKAB yang dikoordinir pasti salah satunya, hilirisasi. Tapi beberapa perusahaan sudah beroperasi,” kata Idris.
Kementerian ESDM mencatat total kapasitas input bauksit pada 2022 sebesar 13,88 juta ton, yang menghasilkan 4,3 juta ton output alumina dari empat smelter yang ada.
Keempat smelter tersebut dibangun oleh PT Indonesia Chemical Alumina, PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (WHW), dan satu unit smelter perluasan WHW. Selain itu, produksi bauksit dalam negeri juga dimurnikan oleh smelter milik PT Bintan Alumina Indonesia.
“Harus diingat komoditas bauksit dan tembaga tidak sebesar nikel, batu bara, dan timah. Jadi jumlahnya memang terbatas,” kata Idris.
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) melaporkan bahwa sebagian besar RKAB perusahaan tambang bauksit belum disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyusul kebijakan larangan ekspor yang dijadwalkan pada Juni 2023.
Ketua Pelaksana Asosiasi Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I), Ronald Sulistyanto mengatakan, jumlah produksi bauksit tahun ini perlu disesuaikan dengan kapasitas volume pabrik pengolahan atau peleburan yang ada.
“RKAB yang disetujui baru beberapa, belum banyak yang keluar karena disesuaikan dengan produksi yang akan terserap pada Juni 2023. Pada Juni hanya dibutuhkan 13 juta ton,” kata Ronald kepada Katadata.co.id, Kamis ( 26). /1).
Ronald mengatakan kapasitas peleburan bauksit dalam negeri saat ini hanya mampu mengolah 13 juta ton input per tahun, jauh di bawah rata-rata kapasitas produksi tahunan sekitar 45 juta ton dari 30 perusahaan. “Agar nanti ada persaingan bebas, yang kuat bisa memasukkan bauksitnya ke dalam peleburan,” ujar Ronald.
Kabar senada juga disampaikan Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rizal Kasli. Dia mengatakan beberapa perusahaan tambang bauksit belum mendapat persetujuan RKAB dari Kementerian ESDM, sehingga menimbulkan ancaman penundaan produksi awal tahun ini.
Menurut Rizal, hal itu terjadi karena ada perubahan kewenangan pengesahan RKAB dari yang ditandatangani Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba).
“RKAB harus diterbitkan akhir Desember. Kalau tidak, Januari tidak bisa diproduksi oleh pengusaha,” kata Rizal saat dihubungi melalui telepon, Selasa (10/1).
