Pemerintah berencana menerapkan kebijakan pelarangan ekspor tembaga beserta jenis mineral lainnya pada Juni tahun ini. Namun, pemerintah tampaknya masih bingung karena belum memberikan kepastian terkait rencana pelarangan ekspor konsentrat tembaga tersebut.
Pasalnya, PT Freeport Indonesia, salah satu produsen tembaga terbesar, melaporkan potensi kerugian pendapatan negara hingga Rp 57 triliun jika ekspor tembaga dihentikan tahun ini. Total kerugian penerimaan negara dihitung dalam bentuk pajak, dividen, dan PNBP.
Juru bicara Freeport, Katri Krisnati, mengatakan larangan ekspor tembaga dapat mengakibatkan terhentinya kegiatan operasional perusahaan yang akan berdampak signifikan terhadap keseluruhan kegiatan operasional serta penjualan hasil tambang.
“Jika penghentian operasi penambangan PTFI terjadi, potensi hilangnya pendapatan negara melalui pajak, dividen, dan PNBP tahun ini mencapai Rp 57 triliun,” kata Katri melalui pesan singkat WhatsApp, Jumat (14/4).
Kementerian ESDM menyatakan pada tahun 2022 realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) subsektor mineral dan batubara (minerba) mencapai Rp185,45 triliun, meningkat 180% dari tahun sebelumnya. Sekitar 80% royalti mineral dan batubara disumbangkan oleh komoditas batubara.
Jika dirinci lebih jauh, PNBP subsektor mineral yang merupakan komoditas tembaga merupakan penyumbang terbesar ketiga setelah batubara dan nikel, yaitu sebesar Rp4,8 triliun pada tahun 2022. Sedangkan setoran royalti batubara tercatat sebesar Rp85,7 triliun dan Rp11,5 triliun. triliun untuk nikel.
Dirjen Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin mengatakan, komoditas konsentrat tembaga merupakan mineral strategis sehingga keputusan moratorium barang tambang belum selesai.
“Nanti diputuskan pimpinan karena ini masalah yang cukup strategis, jadi jangan sampai ke level saya,” kata Ridwan saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN beberapa waktu lalu, Selasa (21/3).
Direktur Eksekutif Center for Economic and Legal Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira. Dia mengatakan, larangan ekspor konsentrat tembaga berpotensi berdampak negatif bagi Indonesia.
“Benarkah pajak bisa naik justru dengan dibangunnya smelter tembaga? Setelah jadi smelter tembaga, barangnya dari mana, siapa yang diuntungkan?,” kata Bhima.
Menurut Bhima, penghentian ekspor mineral mentah secara paksa menyebabkan banyak kerugian bagi Indonesia. Di antaranya, mulai dari banyaknya insentif pajak yang hilang, masalah tenaga kerja asing, hingga masalah lingkungan akibat operasi pertambangan.
“Bahkan dikhawatirkan Indonesia akan rugi besar jika digugat di WTO terkait larangan ekspor konsentrat tembaga. Larangan tembaga ini bisa berujung sama seperti nikel, negara justru tidak mendapatkan hasil yang signifikan, itu sebenarnya merugikan.
