Kementerian ESDM menyebut proses pelepasan atau tambahan pelepasan 10% kepemilikan saham Freeport-McMoran Inc di PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada pemerintah akan dilaksanakan pada 2041.
Dengan pelepasan ini, pemerintah akan meningkatkan kepemilikan sahamnya di PFI menjadi 61%. Penjualan itu juga sebagai syarat perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus PTFI atau IUPK yang habis masa berlakunya pada 2041.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan proses negosiasi pemerintah dengan Freeport-McMoran Inc. tetap positif. “Penjualannya akan dilakukan pada 2041, memang kita sedang negosiasi dengan catatan pemerintah untuk melihat juga perkembangan hilir,” kata Arifin di Kementerian ESDM, Rabu (31/5).
Lebih lanjut, kata Arifin, pemerintah mempercepat penyusunan aturan perpanjangan kontrak IUPK PT Freeport Indonesia meski kontrak operasi produksi baru akan berakhir pada 2041.
Jika pemerintah memberikan perpanjangan, PTFI berhak menambang sisa potensi sumber daya mineral yang terkandung di tambang Grasberg, Papua hingga tahun 2061.
Arifin mengatakan perpanjangan kontrak UIPK Freeport dipandang sebagai upaya pemerintah menjamin investasi. Penyambungan juga dilakukan untuk mendapatkan pasokan konsentrat tembaga untuk peleburan di dalam negeri.
Selain itu, perpanjangan izin yang telah lama berlangsung akan memberikan kesempatan kepada Freeport untuk melakukan eksplorasi di tambang bawah tanah sebelum memulai proses produksi.
Pemerintah juga meminta Freeport menyelesaikan smelter tembaga Gresik serta membangun smelter baru di Papua sebagai syarat perpanjangan kontrak.
Saat ini komposisi pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia dimiliki oleh Pemerintah Indonesia sebesar 51,2%. Kepemilikan saham pemerintah adalah 26,24% dimiliki oleh PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID dan 25% dimiliki oleh PT Indonesia Papua Metal and Mineral.
Sebelumnya, pemerintah berencana menambah kepemilikan sahamnya di PT Freeport Indonesia menjadi 61%. Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dalam jangka panjang.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, upaya melanjutkan penjualan saham Freeport relatif progresif. Pasalnya, tahun depan BUMN siap membayar utang untuk mengambil alih mayoritas saham 51% Freeport.
“Pemerintah akan menambah saham Freeport sekitar 10%, pembahasannya hampir selesai,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi Triwulan I Tahun 2023 yang disiarkan secara daring melalui YouTube, Jumat (28/4).
Kementerian ESDM juga telah menerima dokumen permohonan perpanjangan IUPK Freeport. Permohonan perpanjangan IUPK hanya dapat diajukan paling lambat lima tahun dan paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya masa operasi produksi.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. “Pemerintah sekarang menghitung jumlah perpanjangan yang tepat dengan melihat potensi cadangan yang masih ada,” kata Bahlil.
