Kementerian ESDM memastikan seluruh produksi bauksit dalam negeri dapat terserap oleh empat smelter yang ada saat larangan ekspor bauksit diberlakukan pada Juni 2023.
“Tidak ada kata lagi, tapi nanti dihentikan. Stop ekspor bauksit pasti,” kata Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Pengelolaan Mineral dan Batubara (Minerba), Irwandy Arif saat ditemui di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Jumat (14/4).
Irwandy mengatakan total penyerapan bauksit dari empat smelter yang ada mencapai 13,9 juta ton dengan produksi alumina 4,3 juta ton.
Kapasitas input empat smelter yang ada diklaim mampu menyerap seluruh produksi bauksit dalam negeri secara keseluruhan. Irwandy juga meminta produsen bauksit untuk menitipkan hasil tambangnya ke empat perusahaan yang sudah memiliki smelter swasta.
Keempat perusahaan tersebut adalah PT Indonesia Chemical Alumina, PT Bintan Alumina Indonesia, PT Well Harvest Winning Alumina Refinery Line-1 dan PT Well Harvest Winning Alumina Refinery Line-2. “Sekarang ada tiga yang dikeluarkan, tapi satu perusahaan punya dua, jadi ada empat,” kata Irwandy.
Plt Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto Sihite mengatakan, persetujuan rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) perusahaan tambang tahun ini dilakukan secara ketat melalui tahapan penilaian beberapa aspek seperti efisiensi perusahaan, pemenuhan kewajiban lingkungan, teknis hingga besaran modal masing-masing pelaku usaha.
Selain itu, target produksi bauksit perseroan akan disesuaikan dengan penyesuaian kebijakan larangan ekspor pada Juni 2023 agar tidak terjadi kelebihan pasokan. “Saya kira bauskit RKAB belum disetujui, tapi semua aspek harus didukung agar bisa disesuaikan dengan target produksinya,” ujar Idris.
Di sisi lain, Direktur Utama PT Aneka Tambang (Antam), Nico Kanter mengatakan, langkah tegas pelarangan ekspor akan memberikan kepastian kepada investor untuk membangun pabrik pengolahan atau peleburan mineral di dalam negeri.
“Harus ada konsistensi dari pemerintah. Kalau pemerintah tiba-tiba minta relaksasi atau pengecualian, pasar akan lihat. Orang yang mau investasi di smelting malah lambat,” kata Nico di Jakarta, Kamis (6/4).
Ia berharap pemerintah bisa mengantisipasi hal-hal negatif saat program hilirisasi bijih nikel dibahas. Nico mengatakan, saat itu para pengusaha menyiapkan dokumen Studi Kelayakan (FS) pembangunan smelter untuk mendapatkan pembebasan larangan ekspor pemerintah.
Setelah pemerintah memberikan relaksasi tersebut, sejumlah pengusaha memilih tidak melanjutkan rencana pembangunan smelter tersebut. “Kabarnya pemerintah akan menangguhkan larangan itu seperti pengalaman kebijakan nikel, itu yang bikin rusuh,” kata Nico.
