liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77

Gabungan Bank Korea Salurkan Dana Rp 13 T untuk Bangun PLTU Cilegon

Gabungan Bank Korea Salurkan Dana Rp 13 T untuk Bangun PLTU Cilegon

Perhimpunan Bank Korea Selatan tercatat masih memberikan pembiayaan batu bara dengan nilai kontrak US$ 904 juta atau setara Rp 13 triliun untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 9 dan 10 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Cilegon. Banten. Dari total dana tersebut, sebanyak 29,6% atau sekitar Rp 4 triliun telah tersetor hingga Desember ini.

Hal itu terungkap dari laporan Korea Sustainability Investing Forum (KoSIF) bertajuk ‘2022 Coal Finance in Korea’ yang diluncurkan pekan lalu.

“Pembiayaan PLTU Jawa 9 dan 10 berasal dari gabungan lembaga keuangan Korea yaitu The Export-Import Bank of Korea dan Hana Bank,” tulis Peneliti Utama KoSIF, Tae-Han Kim, dalam laporannya, Jumat (23/12). ). .

Hingga Juni 2022, sisa pembiayaan batu bara oleh lembaga keuangan Korsel melalui pinjaman skema provident fund (PF), obligasi korporasi, dan saham, mencapai Rp56,5 triliun atau setara US$43,2 miliar.

Angka ini turun sekitar 1% atau sekitar 590 miliar dari jumlah yang dirilis tahun lalu. Dari total pembiayaan tersebut, nilai pertanggungan untuk perusahaan dan proyek batu bara masih tergolong tinggi, yaitu sebesar Rp 39,5 triliun.

Tae-Han Kim berpikir proyek pembiayaan batu bara ini akan merusak reputasi Korea Selatan di luar negeri, dan membuat orang mempertanyakan komitmen mereka untuk mengurangi emisi secara global.

“Daripada mendukung PLTU Jawa 9 dan 10 yang menimbulkan polusi masif bagi masyarakat Banten, seharusnya lembaga keuangan Korea Selatan lebih respek dan proaktif mendukung upaya negara menghilangkan ketergantungannya pada industri batu bara dengan menghentikan pemberian pembiayaan untuk bahan bakar fosil. bahan bakar. ,” kata Tae-Han Kim.

Menanggapi laporan tersebut, Peneliti dan Asian Trend Program Manager, Andri Prasetiyo mengatakan, penyaluran pendanaan tersebut kontraproduktif dengan komitmen Pemerintah Korsel yang menghentikan pendanaan proyek PLTU dua tahun lalu.

Andri juga menegaskan penyaluran pembiayaan ini tidak sesuai dengan agenda transisi energi nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada agenda G20 di Bali. Pada forum internasional ini, Indonesia berkomitmen untuk mempercepat transisi energi melalui berbagai skema bantuan pembiayaan internasional dengan agenda utama pensiun dini dari PLTU.

“Keputusan melanjutkan pembangunan proyek PLTU Jawa 9 dan 10, apalagi di tengah kondisi kelebihan pasokan batu bara, sulit dipahami dan sangat tidak relevan,” kata Andri dalam siaran pers, Kamis (22/12).

Tahun lalu, koalisi masyarakat sipil di Cilegon juga mengecam investasi Korea Electric Power Company (KEPCO) di proyek pembangkit listrik Jawa 9 dan 10 di Cilegon.

Mereka mengangkat spanduk bertuliskan “Moon Jae-In: Your Dirty New Deal Starts Here” atau secara longgar diartikan sebagai Moon Jae-In: Your Dirty New Deal Starts Here. Spanduk ini dipasang untuk mengkritisi Presiden Korea Selatan dan keputusan beberapa bank di Asia yang memberikan pembiayaan untuk proyek pembangunan PLTU.

Dalam prastudi kelayakan proyek PLTU Jawa 9 dan 10, Korea Development Institute (KDI) memperkirakan proyek tersebut akan menghasilkan keuntungan negatif sebesar US$ 43,58 juta. Nilai arus kas investasi yang masuk ke proyek pembangkit hingga selesai beroperasi, dihitung lebih besar dari pendapatan yang diproyeksikan.

Laporan lengkap ‘2022 Coal Finance in Korea’ yang dirilis KoSIF didasarkan pada survei terhadap 120 lembaga keuangan publik di Korea Selatan, yang terdiri dari 85 lembaga keuangan pemerintah dan 38 lembaga swasta.

Dari hasil survei per Juni 2022, diketahui 104 lembaga keuangan di Korea Selatan telah menyatakan komitmennya untuk menghentikan penggunaan batu bara atau coal secara bertahap, dan 27 lainnya telah menyatakan net zero.

Kendati demikian, saldo pinjaman dana cadangan lembaga keuangan Korea Selatan untuk pembangunan PLTU masih tercatat Rp 10,1 triliun, di mana Rp 2,1 triliun dialokasikan untuk PLTU di luar negeri.

Sedangkan nilai kontrak pinjaman dana simpanan luar negeri Rp 4,2 triliun, sehingga 61,7% sudah dicairkan. Pembiayaan pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara oleh lembaga keuangan Korea Selatan di luar negeri juga diproyeksikan akan terus meningkat.