Pemerintah memberi lampu hijau untuk pertambangan nuklir saat Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2022. PP ini mengatur tentang Keselamatan dan Keamanan Pertambangan Nuklir.
Indonesia memiliki sumber bahan baku nuklir. Menurut catatan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) pada 2019, Indonesia memiliki total 81.090 ton sumber daya uranium dan 140.411 ton sumber daya thorium. Bahan baku nuklir tersebut tersebar di tiga wilayah yakni Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
Sumatera memiliki 31.567 ton uranium dan 126.821 ton thorium, Kalimantan 45.731 ton uranium dan 7.028 ton thorium, serta Sulawesi 3.793 ton uranium dan 6.562 ton thorium. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) berkapasitas 1.000 MW membutuhkan 21 ton uranium yang dapat menghasilkan listrik selama 1,5 tahun.
Uranium dalam konsentrasi kecil dapat ditemukan di mana-mana di tanah dan bebatuan, di sungai, di pantai. Konsentrasi uranium bervariasi secara kualitatif tergantung di mana ia ditemukan.
Misalnya uranium yang tercampur atau terkandung dalam batuan granit yang sebagian besar 60% berada di kerak bumi dengan kandungan uranium 4 ppm. Lihat kotak data berikut:
Namun demikian, pengembangan bahan baku nuklir untuk pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) masih menghadapi beberapa kendala, salah satunya adalah biaya investasi untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir lebih mahal daripada pembangkit energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). ).
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Herman Darnel Ibrahim mengatakan, Indonesia masih banyak bergantung pada negara lain dalam pengembangan PLTN. Baik dari aspek pengembangan, pengembangan, dan pengoperasian teknologi PLTN.
“Ada sejumlah peralatan yang harus didatangkan oleh Indonesia dan perawatannya juga akan melibatkan negara lain,” kata Herman dalam diskusi Dinamika Pengembangan PLTN Pasca Kecelakaan Fukushima, Jumat (11/3).
Untuk menghasilkan 1 kilowatt (KW) listrik untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, diperlukan investasi sebesar US$ 6.000-10.000 (Rp 85-143 juta). Investasi untuk membangun PLTN berkapasitas 3.000 megawatt (MW) setara dengan investasi pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) 10.000 MW, atau pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) 24.000 MW, atau atap 40.000 MW . PLTS.
Herman menjelaskan, meski pasokan bahan baku energi nuklir di Indonesia melimpah, namun tidak bisa langsung digunakan tanpa diolah terlebih dahulu sebelum masuk ke PLTN. “PLTN 100 KW di Jogja, suku cadangnya harus dibawa ke Amerika Serikat lewat Cilacap dan terkendali,” ujarnya.
Selain mahal, keberadaan PLTN di Indonesia dirasa akan menimbulkan masalah baru. Pasalnya, lokasi penduduk harus berada dalam radius minimal 16 kilometer dari lokasi PLTN.
Apabila PLTN dibangun di tepi laut, maka tanah seluas 40.000 m2 di sekitar PLTN dilarang digunakan sebagai lokasi pemukiman, serta untuk pertanian atau perikanan.
Dengan demikian, keberadaan PLTN skala besar di Indonesia akan menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat dan menambah beban ekonomi pemerintah.
“Memiliki tenaga nuklir di negara mayoritas Muslim dan pernah terlibat dalam aksi terorisme merupakan salah satu aspek untuk meningkatkan anggaran di bidang keamanan nuklir, karena beberapa studi menunjukkan bahwa salah satu sasaran terorisme adalah pembangkit listrik tenaga nuklir,” katanya. .
