Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo untuk membentuk empat subholding dari PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Langkah ini juga disetujui oleh 12 kementerian dan lembaga.
Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury mengatakan pembentukan holding dan small holding merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Selain itu, spin-off anak perusahaan PLN dipandang sebagai langkah transisi menuju energi baru dan terbarukan.
“Kami berharap ini dapat membantu dan menjadi pendorong untuk dapat menyerap dana Just Energy Transition Partnership (JETP),” kata Pahala di Kompleks Istana Negara, Selasa (31/1).
Pahala mengatakan, jumlah subholding yang mendapat persetujuan sebanyak empat unit. Sebagai informasi, subholding yang dimaksud adalah PT PLN Energi Primer Indonesia atau EPI, PT Indonesia Comnets Plus atau ICP, PT PLN Nusantara Power atau PNP, dan PT PLN Indonesia Power atau PIP.
PNP dan PIP merupakan subholding yang bergerak di bisnis pembangkit listrik. Skema pemisahan kegiatan usaha PNP adalah kepemilikan saham baru PLN senilai Rp151,25 triliun oleh PNP, sedangkan PIP akan memiliki saham baru PLN senilai Rp175,97 triliun.
Sedangkan EPI merupakan cucu dari bisnis PLN yang memiliki bisnis utama penyediaan energi dan logistik. Pembentukan subholding EPI dilakukan dengan menerbitkan akta penghasilan atau inbreng.
Hal itu dilakukan dengan menukar kepemilikan saham PLN dengan saham baru senilai Rp 2,32 triliun oleh EPI. Sedangkan PLN akan bertindak sebagai holding company dan fokus pada transisi energi.
Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan PLN Alois Wisnuhardana mengatakan pembentukan holding akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2023. Pembentukan Holding dan Subholding PLN diharapkan dapat membangun struktur Grup PLN yang ramping, agile, dan efisien sehingga memberikan nilai tambah.
Selain itu, tujuan pembentukan holding dan subholding adalah untuk fokus pada kegiatan bisnis masing-masing, meminimalkan risiko bisnis (ring fencing) di tingkat subholding, dan fleksibel dalam mendapatkan kerjasama strategis.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pembentukan subholding ini membantu mengurangi utang PLN yang sebelumnya mencapai Rp 500 triliun menjadi Rp 93 triliun.
“Dengan perubahan struktural ini, PLN akan lebih efektif dan efisien, baik dari sisi pengelolaan keuangan maupun potensi investasi ke depan,” ujar Erick, dalam keterangan resminya, Rabu (21/9).
Erick menginginkan restrukturisasi PLN agar kelistrikan Tanah Air semakin kuat dan semakin meluas dalam melayani energi untuk rakyat. Dia meyakinkan pelanggan listrik, pekerja, dan negara bahwa restrukturisasi PLN tidak dalam rangka liberalisasi sektor ketenagalistrikan.
Reporter: Andi M. Arief
