Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN masih mendorong pengembangan listrik dari energi terbarukan. Salah satu fokusnya adalah program konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik baru dan terbarukan (EBT).
Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan konversi PLTD menjadi pembangkit listrik tenaga surya dan gas.
Program konversi akan dimulai tahun 2025 dengan target 5.200 PLTD yang saat ini beroperasi di 2.130 titik terutama di daerah terpencil. Pada fase 1, akan ada phase-out bertahap dengan mekanisme campuran atau hybrid.
Untuk mempercepat proses konversi, pemerintah akan menghidupkan kembali dana alokasi khusus untuk disalurkan ke Pemerintah Daerah (Pemda) agar segera membangun listrik EBT dari potensi daerah masing-masing.
“Mereka yang tahu betul energi apa yang ada di daerahnya,” kata Feby saat ditemui di Thamrin Nine Ballroom Jakarta, Kamis (13/10).
Mekanisme hybrid adalah cara untuk menutupi kendala pembangkit EBT yang terputus-putus, terutama di pembangkit listrik tenaga surya. Sementara itu, pasokan listrik ke masyarakat tidak boleh terputus. “Artinya harus ada backup, jadi pakai hybrid,” kata Feby.
Pemerintah telah menyiapkan beberapa skema dalam pelaksanaan program konversi pembangkit ini. Saat ini PLN sedang membuka tender penggantian PLTD dengan PLTS dan baterai.
PLN menargetkan konversi PLTD sebesar 250 megawatt (MW). Pada tahap kedua, PLN akan menukar sisa PLTD sekitar 338 MW dengan pembangkit EBT lainnya.
Tidak hanya konversi PLTD menjadi PLTS dan baterai, PLN juga telah bekerjasama dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk mengkonversi 33 PLTD menjadi berbasis gas terutama di daerah terpencil.
Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PLN 2022, bauran energi dari pembangkit gas pada akhir tahun direncanakan sebesar 18,76% dari 18,1% pada Februari 2022.
Peningkatan tersebut berasal dari program de-dieselisasi PLTD yang saat ini masih mendominasi wilayah Nusa Tenggara dengan pangsa 65%, serta Maluku dan Papua dengan pangsa 85,9%.
