liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86

Pemerintah Dikabarkan Ubah Skema BLU Batu Bara

Pemerintah Dikabarkan Ubah Skema BLU Batu Bara

Pemerintah dan pelaku usaha batu bara dikabarkan telah sepakat mengubah mekanisme pelaksanaan pungutan ekspor batu bara menjadi Mitra Badan Pengelola (MIP) PNBP dari Badan Layanan Umum (BLU) sebelumnya.

Perubahan ini untuk menghindari kewajiban mengalokasikan dana untuk pemenuhan pelayanan dasar seperti pemerataan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan UKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU.

“Dengan pola BLU, harus menyetor dana untuk pendidikan dan kesehatan, kalau tidak salah 15-25%. Kemudian diubah menjadi MIP sehingga tidak ada kewajiban untuk menyetorkan dana tersebut,” ujar Kepala Negara. Mining & Energy Forum, Singgih Widagdo saat dihubungi melalui telepon, Selasa (10/1).

Singgih menambahkan, keputusan itu disepakati dalam rapat yang dihadiri beberapa pengusaha dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM belum lama ini.

Menurut Singgih, usulan awal perubahan BLU menjadi MIP inisiasi pemerintah. “Kemungkinan BLU diubah menjadi MIP, itu yang ditekankan Minerba. Perubahan menjadi MIP ini baru banget, pertemuannya sekitar seminggu yang lalu,” kata Singgih.

Singgih juga menjelaskan mekanisme pelaksanaan MIP berbeda dengan konsep kerangka kerja BLU yang akan meniru Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Menurutnya, peran MIP hanya akan menjalankan satu fungsi, yaitu sebagai lembaga ‘gathering-channel’.

Melalui skema cross channel ini, PLN dan semen, pupuk serta industri tertentu hanya perlu membayar batu bara senilai domestic market obligation atau harga jual DMO, yakni US$ 70 per ton untuk PLN dan US$ 90 per ton untuk industri.

Selisih harga jual pasar akan dibayarkan kepada pengusaha melalui dana yang terkumpul oleh MIP. Sumber pendanaan MIP berasal dari pungutan ekspor batubara. “Ya beda. BPDPKS umumnya bukan untuk dihibahkan lalu disalurkan kembali, tapi membantu peremajaan untuk membantu penanaman sawit,” kata Singgih.

Dana retribusi BPDPKS mempunyai fungsi antara lain peremajaan perkebunan kelapa sawit, penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, dan pemenuhan kebutuhan pangan, hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit, serta penyediaan dan pemanfaatan bahan nabati sejenis biodiesel untuk solar campuran bahan bakar.

Kendati demikian, Singgih juga menyayangkan keputusan mendadak mengubah mekanisme pelaksanaan pungutan ekspor batu bara dari BLU menjadi MIP. “Kenapa belum enam bulan lalu pembahasan BLU belum dimulai atau pembahasannya belum dimulai,” kata Singgih.

Kelola Status Mitra Agensi

Singgih mengatakan, sebaiknya MIP dikelola oleh lembaga yang sudah ada di bawah pemerintah seperti BPDPKS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Pengelolaan MIP dianggap berada di tangan lembaga yang tidak terlibat dalam proses bisnis atau pengelolaan rantai pasok batubara, sehingga sulit jika pelaksanaan skema MIP dikelola secara mandiri oleh pengusaha.

“Mereka sulit mengelola uang sendiri. Menurut saya, konsep Lemigas sudah benar,” kata Singgih.

Terlepas dari bentuk penerapan BLU atau MIP, skema pungutan ekspor batu bara merupakan hal mendesak yang harus segera diwujudkan mengingat selisih harga jual batu bara di pasar dengan kewajiban DMO PLN dan industri tertentu cukup lebar.

Menurut Singgih, harga batu bara di pasar tahun ini masih di harga rata-rata US$ 260 per ton. Angka tersebut lebih tinggi dari harga patokan DMO sebesar US$ 70 per ton untuk kewajiban penjualan ke PLN dan US$ 90 per ton untuk industri tertentu seperti pabrik pupuk dan semen.

“Apapun bentuknya, sepanjang tujuannya untuk menjamin pasokan dalam negeri di tengah kesenjangan harga, pembentukannya harus segera dipercepat. Sehingga ada payung hukum bagi pemasok batu bara dalam negeri agar harga batu bara mendekati harga internasional tanpa mengganggu harga nasional. anggaran,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah belum memberikan kepastian terkait pelaksanaan pungutan ekspor batu bara oleh Badan Layanan Umum (BLU) yang sebelumnya ditargetkan dilakukan pada Januari 2023.

Rencana tersebut kini terancam dibatalkan karena belum ada kesepakatan waktu pengoperasian BLU. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengakui pelaksanaan BLU masih menghadapi beberapa kendala atau kendala.

“Jadi benar BLU yang diajukan kemarin masih bermasalah. BLU masih dibahas,” ujar Arifin saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (6/1).