liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
ronin86
cocol77
cocol77
cocol77
maxwin138
MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 ZONA69 ZONA69 ZONA69 NOBAR69 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38
SLOT GACOR HARI INI SLOT GACOR HARI INI
BOSSWIN168 BOSSWIN168
BARON69
COCOL88
MAX69 MAX69 MAX69
COCOL88 COCOL88 BARON69 RONIN86 DINASTI168

Pemerintah Ingin Tambah Porsi Sahamnya di PT Freeport Menjadi 61%

Pemerintah Ingin Tambah Porsi Sahamnya di PT Freeport Menjadi 61%

Pemerintah berencana meningkatkan kepemilikan sahamnya di PT Freeport Indonesia menjadi 61% melalui mekanisme perpanjangan kontrak Kontrak Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport. IUPK Operasi Produksi Freeport akan berakhir pada 2041.

Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dalam jangka panjang dari pemanfaatan potensi sumber daya mineral yang masih ada di tambang Grasberg, Papua.

Menteri Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan pembahasan kelanjutan pelepasan saham Freeport berada pada jalur yang relatif progresif. Langkah ini semakin positif karena potensi utang BUMN dalam pengambilalihan 51% saham mayoritas di Freeport pada 2018 akan lunas tahun depan.

“Pemerintah akan menambah saham Freeport sekitar 10%, pembahasannya hampir selesai,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi Triwulan I Tahun 2023 yang disiarkan secara daring melalui YouTube, Jumat (28/4).

Kementerian ESDM juga telah menerima dokumen permohonan perpanjangan IUPK Freeport. Permohonan perpanjangan IUPK hanya dapat diajukan paling lambat lima tahun dan paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya masa operasi produksi.

Hal ini diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. “Pemerintah sekarang menghitung jumlah perpanjangan yang tepat dengan melihat potensi cadangan yang masih ada,” kata Bahlil.

Untuk mewujudkan hal itu, Bahlil mengatakan pemerintah menjalin hubungan erat dengan Freeport agar upaya divestasi lebih lanjut yang dilakukan BUMN dapat diselesaikan secara ekonomis. Pemerintah juga mendesak Freeport untuk membangun smelter tembaga di Papua.

“Jadi dalam negosiasi berikutnya, kalau bisa ditambah 10%, ini sudah bisa sekitar 60%,” ujarnya. “Kami bertanya kepada mereka apakah kami dapat menambah saham, tidak ada valuasi.”

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengusulkan untuk mengabulkan permohonan PT Freeport Indonesia untuk perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi yang akan berakhir pada 2041. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, Freeport telah menyampaikan dokumen perpanjangan IUPK.

Menurut Arifin, pihaknya saat ini sedang mengkaji potensi pemberian perpanjangan izin lebih cepat dari yang diatur dalam PP No 1 Tahun 2007 dengan mempertimbangkan operasi produksi Freeport yang sudah terintegrasi antara tambang dan peleburan.

Dia menambahkan, perusahaan tambang yang masih memiliki cadangan dan terintegrasi dengan smelter bisa lebih cepat mengajukan perpanjangan izin.

“Meski dititipkan perpanjangan lima tahun sebelum berakhir, ini untuk memberikan kepastian usaha,” kata Arifin di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (28/4).

Sebelumnya, Freeport telah mendapatkan IUPK Operasi Produksi setelah selesainya proses pelepasan 51% saham perseroan kepada pemerintah pada 2018. IUPK Operasi Produksi ini merupakan pengganti Kontrak Karya (KK) Freeport yang berlaku sejak 1967 dan diperpanjang dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2021.

Dengan diterbitkannya IUP Operasional Pertambangan ini, Freeport akan mendapatkan kepastian hukum dan beroperasi hingga tahun 2041 dengan skema 2 x 10 tahun. “Dengan kepastian perpanjangan izin, mereka bisa mengalokasikan anggaran yang cukup untuk bisa melakukan eksplorasi tambahan. Sumber Papua juga cukup bagus,” kata Arifin.