PLN melaporkan penjualan listrik sebesar 270,82 TWh untuk 85,28 juta pelanggan pada tahun 2022. Angka penjualan ini meningkat 6,17% atau 15,75 TWh dari tahun sebelumnya menjadi 255,07 TWh.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, realisasi penjualan listrik perseroan yang melonjak sepanjang 2022 berasal dari program pemasaran menambah daya ke pelanggan eksisting dan menciptakan kebutuhan listrik baru melalui akuisisi captive power dan pertanian listrik.
“Penjualan listrik pada 2022 yang diperkirakan hanya tumbuh 4,5%, ternyata bisa meningkat menjadi 6,17%. Kami laporkan sambungan pelanggan baru bertambah sekitar 3 juta pelanggan,” kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Rabu (8/2).
Namun, Darmawan tidak merinci pendapatan atau laba perseroan untuk periode 2022. Hal itu karena laporan keuangan perseroan belum diaudit. “Kami belum berani melaporkan secara lengkap. Kami belum berhak melaporkan, nanti kami melakukan kesalahan pembukuan,” kata Darmawan.
Selain menyasar sektor industri dan swasta, PLN juga memperluas penjualan listrik ke sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan yang memberikan kontribusi penjualan sebesar 0,31 TWh.
Sedangkan untuk meningkatkan pertumbuhan konsumsi listrik di sektor rumah tangga dan pelanggan ritel, PLN menerapkan program pemasaran yang intensif, seperti promo power up yang memberikan kontribusi penjualan sebesar 1,31 TWh.
Merujuk catatan PLN, penjualan listrik sepanjang 2022 di seluruh wilayah mengalami peningkatan. Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara (Sulmapana) merupakan wilayah dengan pertumbuhan tertinggi, sebesar 9,34% atau 20,34 TWh sejalan dengan pertumbuhan industri di kawasan timur Indonesia.
Sedangkan wilayah Sumatera dan Kalimantan tumbuh sebesar 6,43% atau 56,05 TWh dan wilayah Jawa, Madura dan Bali tumbuh sebesar 5,78% atau 194,42 TWh.
Secara sektoral dan berurutan pada tahun 2022, penjualan tenaga listrik dengan tarif rumah tangga sebesar 42,53%. Kemudian tarif industri sebesar 32,35%, bisnis 17,49% dan tarif sosial 3,69%. Selanjutnya, tarif publik menyumbang 3,15% dan layanan multiguna, atraksi, dan massal menyumbang 0,79%.
