Kementerian ESDM sedang dalam proses menjalin komunikasi dengan beberapa lembaga internasional seperti Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Dunia untuk membantu pembiayaan pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) dengan hibah dan pinjaman skema.
Pemerintah juga mendorong penghimpunan dana dari lembaga keuangan dalam negeri dan penggunaan APBN. Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna mengatakan, langkah ini diambil untuk mengurangi alokasi anggaran APBN untuk pensiun dini PLTU.
“Hanya saja APBN terlalu berat karena sekarang kita tahu kita butuh dana sendiri,” kata Feby saat ditemui di Thamrin Nine Ballroom Jakarta, Kamis (13/10).
Namun, Feby tidak merinci besaran dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan pensiun dini. Meski sebagian dana yang diperoleh dari lembaga internasional berasal dari skema pinjaman, Feby memastikan pinjaman tersebut memiliki fasilitas berbunga rendah.
“Tidak diragukan lagi investasinya besar. PLTU yang harus ditutup perlu memperhitungkan untung rugi, misalnya jangka waktu 30 tahun tapi harus pensiun dalam 15 tahun, bagaimana dengan jeda 15 tahun ini? biaya yang harus ditanggung,” katanya. dia berkata.
Sejauh ini Kementerian ESDM masih melakukan kajian atau seleksi PLTU yang akan dihentikan operasionalnya. Namun, Feby tidak menjelaskan lebih jelas PLTU mana saja yang masuk dalam daftar Kementerian ESDM.
“Kami sedang melakukan kajian tentang itu. Kajian versi ESDM memang ada. Banyak hal yang perlu dicermati, misalnya pendanaan, dampaknya terhadap tenaga kerja,” ujar Feby.
Mengacu pada studi Institute for Essential Services Reform (IESR) dengan University of Maryland, Amerika Serikat (USA) berjudul Assessing the Retirement Plan and Financial Need for Accelerated and Just Coal Power Phaseout in Indonesia, perkiraan pendanaan untuk pensiunan PLTU mencapai US$ 27,5 miliar atau Rp 422 triliun hingga 2050.
Laporan itu juga menyebutkan, ada 12 pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) dengan total kapasitas 4,5 gigawatt (GW) yang memenuhi syarat untuk target pensiun dini pada periode 2022 hingga 2023.
Dari 12 PLTU tersebut mayoritas berada di Jawa dan sisanya di Sumatera dan Kalimantan. Berikut ini adalah daftar PLTU yang layak dihentikan atau dipensiunkan menurut versi IESR:
A. PLTU Jawa
1. PLTU Suralaya Banten 1.600 megawatt (MW)
2. PLTU Merak Banten 120 MW
3. PLTU Cilacap Jawa Tengah 600 MW
4. PLTU PLN Paiton Jawa Timur 800 MW
5. PLTU Babelan Cikarang Jawa Barat 280 MW
B. PLTU Sumatera
1. PLTU Bangka Baru Bangka Blitung 60 MW
2. PLTU Tarahan Lampung 100 MW
3. PLTU Ombilin Sumbar 280 MW
4. PLTU Bukit Asam Muara Enim Sumatera Selatan 260 MW
C. PLTU Kalimantan
1. PLTU Asam-asam Kalsel 260 MW
2. PLTU Tabalong Kalsel 200 MW
3. PLTU Tabalong Wisesa, Kalimantan Selatan 60 MW.
Sementara menurut lembaga think tank TransitionZero, Indonesia membutuhkan dana hingga US$ 37 miliar atau setara Rp 568 triliun dengan kurs saat ini, untuk pensiun dini 118 pembangkit listrik tenaga batu bara.
Menurut analisis BN, ada beberapa PLTU yang layak dipensiunkan, antara lain PLTU Asam-Asam di Kalimantan Selatan, PLTU Paiton di Jawa Timur, dan PLTU Suralaya Banten di Banten.
