PT PLN (Persero) membatalkan program konversi kompor LPG 3 kg menjadi kompor listrik. Langkah ini diambil untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pasca Covid-19.
“PLN memutuskan program beralih ke kompor listrik dibatalkan. PLN hadir untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat melalui penyediaan listrik yang handal,” ujar Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo dalam keterangan tertulis, Selasa (27/9).
Darmawan mengatakan PLN juga memastikan tarif listrik tidak naik. Pemerintah telah memutuskan untuk menetapkan tarif listrik melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Tidak ada kenaikan tarif listrik. Hal ini untuk menjaga daya beli masyarakat yang terus meningkat dan menjaga stabilitas ekonomi,” kata Darmawan.
Selain itu, kata Darmawan, PLN juga memastikan tidak ada pemindahan kelompok pelanggan yang memiliki daya 450 Volt Ampere (VA). Daya listrik 450 VA juga tidak akan dikonversi menjadi 900 VA sehingga tarifnya tetap sama untuk setiap golongan.
“Keputusan pemerintah sangat jelas. Tidak ada perubahan daya dari 450 VA menjadi 900 VA dan PLN siap melaksanakan keputusan tersebut. PLN tidak pernah melakukan pembahasan formal atau rencana untuk mengubah daya 450 VA menjadi 900 VA. Ini juga tidak ada kaitannya dengan program kompor listrik,” ujar Darmawan.
PLN dapat PMN Rp 40 triliun
Menurut Darmawan, PLN tetap berkomitmen menjaga pasokan listrik dan mendukung pemerintah dalam melaksanakan pemulihan ekonomi nasional serta menjaga daya beli dan produktivitas masyarakat.
Pada periode 2016-2021, PLN menerima Penanaman Modal Negara (PMN) sebesar Rp40 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan khususnya di wilayah 3T (Primer, Terluar dan Tertinggal).
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan stimulus sebesar Rp24,3 triliun kepada masyarakat dalam upaya meringankan beban ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
Sepanjang 2017-2021, pemerintah juga akan memberikan subsidi Rp 243 triliun dan kompensasi Rp 94 triliun agar masyarakat tetap bisa mendapatkan listrik dengan tarif yang wajar. Dengan demikian, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga.
PLN dilaporkan mengalami oversupply, dimana jumlah listrik yang disalurkan melebihi jumlah yang dijual ke konsumen. Menurut Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI, kelebihan pasokan ini akan terus berlanjut hingga tahun depan dan akan menambah beban negara.
“Kalau NRE masuk nanti, maka tahun 2030 PLN kelebihan pasokan 41 giga. Bayangkan 1 giga, karena kontrak take or pay, harus bayar Rp 3 triliun, karena per 1 giga (pengeluaran) adalah Rp3 triliun,” ujar Said dalam rapat pembahasan RAPBN 2023 di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Meski sering terjadi kelebihan pasokan, namun listrik yang diproduksi sendiri oleh PLN selalu defisit atau lebih rendah dari jumlah listrik yang terjual ke pelanggan. Defisit itu tertutupi karena PLN membeli listrik dari pihak lain. Data terkait hal tersebut dapat dilihat pada laporan Statistik PLN 2021.
