PLN sedang mengembangkan pembangkit listrik energi terbarukan. Upaya ini terus dilakukan meski perseroan mengalami kelebihan pasokan listrik sebesar 6,7 Gigawatt (GW).
Executive Vice President Corporate Planning PT PLN Hot Martua Bakara mengatakan, kelebihan pasokan hanya terjadi di wilayah tertentu seperti Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Di daerah-daerah yang merupakan kawasan industri dan pertumbuhan baru seperti Sulawesi dan Kalimantan masih membutuhkan banyak listrik.
“Secara umum, excess supply ada di Jawa, Madura, dan Bali. Di luar (daerah) itu, Sulawesi dan Kalimantan misalnya banyak permintaan dan banyak pelanggan yang sangat membutuhkan listrik,” kata Bakara dalam siaran persnya. Webinar Pembiayaan Infrastruktur Jalan Menuju Kreatif. (CreatIFF) 2022 Bidang Sumber Daya Air, Kamis (6/10).
Ia juga menilai pembangunan pembangkit listrik dari energi terbarukan lebih baik dibangun di daerah yang tidak mengalami kelebihan pasokan listrik. Hal ini untuk menjaga keseimbangan sistem dan mengejar target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025.
Cara ini juga dinilai efektif untuk menangkap potensi energi terbarukan di daerah setempat. “Jadi potensi energi terbarukan ke dalam sistem PLN masih bisa masuk,” ujarnya.
Selain itu, PLN mulai menggalakkan penggantian pembangkit listrik tenaga diesel dengan pembangkit energi alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dilengkapi baterai sebagai penyimpan energi.
Penggunaan PLTS saat ini dinilai lebih ekonomis dibandingkan solar. Namun, PLN telah melaksanakan program dedieselisasi di 200 lokasi sambil terus melakukan ekspansi 1 GW.
“Harga modul PLTS turun. Jika dibandingkan dengan daerah tertentu yang jaraknya cukup jauh dan membutuhkan biaya transportasi BBM, pembangkit energi terbarukan ini lebih baik,” ujar Bakara.
Sembari memperluas penyediaan pembangkit listrik dari energi terbarukan, PLN memiliki program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Batubara (PLTU) secara bertahap.
Sejauh ini, pemerintah masih mengkaji kriteria PLTU yang akan pensiun dini. Namun, hal itu tidak mudah, karena sebagian besar pembangkit merupakan aset PLN.
“Kami berusaha mendapatkan dukungan dari banyak negara dan banyak filantropi,” katanya.
Proyek Bendungan Menjadi Energi Hidro
Misi PLN untuk meningkatkan bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 mendapat dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian PUPR sedang mengerjakan pilot project melalui pembangunan PLTA di waduk milik pemerintah dan PLTS di atap rumah subsidi.
Pembangunan proyek tersebut melalui skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (PPP).
Direktur Pelaksana Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Arvi Argyantoro menjelaskan sembilan daftar rencana proyek KPBU 2022 senilai Rp9,2 triliun yakni:
Enam dalam tahap persiapan. Salah satunya dalam tahap transaksi. Dua masih diidentifikasi
“Keenam proyek itu salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro di Bintang Bano, NTB. Ini merupakan hasil kerjasama dengan badan usaha. Sekarang memasuki tahap transaksi, badan usaha akan mengikuti lelang atau tender,” kata Arvi.
Kementerian PUPR juga membuka peluang bagi badan usaha untuk melihat potensi bendungan sebagai PLTA. Bendungan yang ditawarkan adalah Bendungan Bodri di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Bendungan Merangin di Jambi.
“Kami mempersilakan Anda untuk mengajukan surat atau proposal untuk menjadi penyidik,” kata Arvi.
