PT Bukit Asam (PTBA) sedang menjajaki akuisisi PLTU Pelabuhan Ratu milik PLN dengan perkiraan nilai US$ 800 juta atau sekitar Rp 12,3 triliun, untuk memasuki proses pensiun dini. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan PLTU Pacitan akan menjadi target selanjutnya untuk pensiun dini.
Arifin mengatakan pemerintah akan terus mendesak agar pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) dihapus atau dipensiunkan melalui pengambilalihan PLTU oleh PLN. Mekanisme pengambilalihan PLTU PLN lama akan dilanjutkan.
“Harus ditambah lagi, karena banyak PLTU yang sudah usang. Harus bertahap,” kata Arifin saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (21/10).
Arifin mengatakan skema pengalihan aset PLTU Pacitan dibuka. Artinya, akuisisi bisa dilakukan pihak swasta atau BUMN, seperti yang dilakukan PTBA. “Bisa BUMN, bisa swasta. Saat ini di Jawa banyak kelebihan listrik,” kata Arifin.
Direktur Perencanaan Transmisi dan Sistem PLN, Evy Hariyadi menjelaskan, setelah PLTU Pelabuhan Ratu, A juga akan mencari investor untuk PLTU Pacitan 2 x 315 MW. Nilai investasi PLTU juga mencapai sekitar US$ 800 juta.
Akuisisi PLTU akan menggunakan mekanisme transisi energi atau skema ETM yang disediakan Kementerian Keuangan. “Skema PLTU Pacitan akan sama, tapi kami masih mencari investor. Jadi keduanya sekitar US$ 1,6 miliar,” ujarnya.
Mengutip situs web Asian Development Bank (ADB), ETM merupakan pembiayaan gabungan untuk mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara yang ada untuk segera menggantinya dengan kapasitas pembangkit listrik bersih. Mekanisme ini terdiri dari dua pembiayaan.
Pertama, khusus untuk penutupan dini atau alih fungsi PLTU dengan jadwal dipercepat. Kedua, ini berfokus pada investasi dalam pembangkitan, penyimpanan, dan peningkatan jaringan untuk energi baru yang bersih.
Bank multilateral, investor institusi swasta, organisasi filantropi, dan investor jangka panjang akan menyediakan modal untuk ETM. Skema ETM di Indonesia diluncurkan pemerintah pada COP26 di Glasgow akhir tahun lalu bekerja sama dengan ADB.
Sedangkan PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI ditunjuk sebagai platform nasional. Berbagai dana investasi untuk proyek transisi energi akan masuk melalui platform nasional.
ADB telah mulai menggalang dana dari para donor untuk program ETM yang ditujukan untuk menonaktifkan pembangkit listrik di Indonesia dan Filipina. Salah satu negara donor adalah Jepang dengan hibah US$ 3,4 miliar.
