APBI: Aturan Parkir DHE 30% di Dalam Negeri Bebani Pengusaha Batu Bara
Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) menganggap penerbitan regulasi mengenai penempatan 30% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam alias DHE SDA berpotensi membebani pelaku usaha. APBI menilai, pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam menimbulkan kewajiban baru yang menambah beban eksportir. […]
Read More
PLN Tak Hanya Fokus Soal Investasi dalam Matangkan Skema JETP
Perwakilan Perusahaan Listrik Negara atau PLN dan International Energy Agency (IEA) menandatangani kesepakatan untuk menuntaskan Just Energy Transition Partnership (JETP). Kedua belah pihak sepakat bahwa transisi energi bukan sekedar investasi dan perlu mengedepankan prinsip keterjangkauan bagi masyarakat. “Kami dan IEA telah memetakan secara detail strategi, kebutuhan infrastruktur pendukung, rencana pengembangan jaringan interkoneksi hingga peluang kerja […]
Read More
Investor Tunggu Langkah Tegas Pemerintah dalam Larang Ekspor Bauksit
Perusahaan tambang milik negara, PT Aneka Tambang (Antam), mendukung langkah pemerintah mengakhiri larangan ekspor bauksit pada Juni lalu. Direktur Utama Antam Nico Kanter mengatakan, langkah tegas pelarangan ekspor akan memberikan kepastian kepada investor untuk membangun pabrik pengolahan atau peleburan mineral di dalam negeri. “Harus ada konsistensi dari pemerintah. Kalau pemerintah tiba-tiba minta relaksasi atau pengecualian, […]
Read More
Pengusaha Dorong Pemerintah Tiru Cina dalam Hilirisasi Batu Bara
Pengusaha batu bara meminta pemerintah berperan penuh dalam proyek gasifikasi menjadi Dimethyl Ether (DME) dan metanol. Dimana pemerintah mengambil peran dari sektor hulu ke hilir, bertindak sebagai pemberi pembiayaan proyek kepada pihak yang menjamin penyerapan pendapatan produksi. Dewan Pengawas Indonesian Mining Association (IMA), Ido Hutabarat mengatakan, Indonesia perlu mengadopsi alur kerja China dalam mengelola hilirisasi […]
Read More
LSM Soroti Ancaman Pidana Aktivitas Pertambangan dalam Perppu Ciptaker
Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyoroti ancaman kejahatan terkait kegiatan pertambangan dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Lapangan Kerja atau Perppu Ciptaker. Peraturan tersebut berpotensi merugikan warga yang tinggal di sekitar tambang dan aktivis lingkungan yang menentang kegiatan pertambangan. Manajer Kampanye Pertambangan dan Energi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia, Rere Christanto […]
Read More
Pemerintah Diminta Tak Jiplak Hilirisasi Nikel dalam Program Bauksit
Pemerintah sedang menyiapkan program hilirisasi bauksit. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto mendesak pemerintah agar program bauksit tidak otomatis menjiplak hilirisasi nikel. Mulyanto menilai pemerintah terlalu banyak memberikan insentif untuk pelaksanaan hilirisasi nikel. Insentif yang sama yang diberikan pada program bauksit bisa menggerus penerimaan negara. Pemerintah menghujani program hilirisasi nikel […]
Read More