
Perpanjangan Kontrak Freeport Dipercepat, Pemerintah Revisi Aturan Ini
- Alexander Morris
- December 1, 2023
- Aturan
- Dipercepat
- Freeport
- Ini
- Kontrak
- Pemerintah
- Perpanjangan
- Revisi
Pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 guna memberi perpanjangan izin pertambangan khusus (IUPK) untuk PT Freeport Indonesia. Perusahaan mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2061. Proses perpanjangan IUPK Freeport dapat dilakukan lebih cepat dengan adanya revisi tersebut. “Ada PP yang masih harus diharmonisasi,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di kantornya, […]
Read More
Komisi VII Minta Pemerintah Tidak Gegabah Perpanjang Kontrak Freeport
- Alexander Morris
- November 20, 2023
- Freeport
- Gegabah
- Komisi
- Kontrak
- Minta
- Pemerintah
- Perpanjang
- Tidak
- VII
Pemerintah dikabarkan akan segera memperpanjang izin pertambangan PT Freeport Indonesia selama 20 tahun ke depan, hingga 2061. Dengan perpanjangan tersebut Freeport diminta menambah porsi saham pemerintah melalui MIND ID sebesar 10% atau menjadi 61%. Dalam kunjungannya ke Amerika Serikat (AS) pada awal pekan lalu, Senin (13/11), Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Chairman Freeport McMoRan […]
Read More
Pemerintah Segera Umumkan Divestasi Vale, Tidak Ada Penciutan Lahan
- Alexander Morris
- November 9, 2023
- Ada
- Divestasi
- Lahan
- Pemerintah
- Penciutan
- Segera
- Tidak
- Umumkan
- Vale
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju untuk membahas kelanjutan rencana divestasi saham PT Vale Indonesia (Vale) di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (8/11). Terpantau menteri yang hadir dalam rapat internal itu adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto […]
Read More
Pemerintah Bakal Batasi Izin Pembangunan Smelter Nikel Kelas II
- Alexander Morris
- October 19, 2023
- Bakal
- Batasi
- Izin
- Kelas
- Nikel
- Pembangunan
- Pemerintah
- Smelter
Kementerian ESDM berencana untuk membatasi pembangunan pabrik pemurnian mineral atau smelter nikel kelas II. Hal ini mempertimbangkan suplai dan permintaan bijih nikel agar smelter yang sudah terbangun bisa mendapatkan pasokan bijih nikel yang cukup untuk keberlanjutan operasinya. Selain itu, Kementerian ESDM menilai keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan bijih nikel diperlukan agar Indonesia tidak berakhir menjadi […]
Read More