Ingin Kembangkan PLTN, Pemerintah Buka Izin Tambang Mineral Radioaktif
Pemerintah menerbitkan peraturan tentang penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral radioaktif. Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan aturan mengenai WIUP mineral radioaktif merupakan langkah pemerintah untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). “Barang ini harus […]
Read More
Pengusaha Tambang Minta Indeks Harga Nikel Indonesia Segera Terwujud
Pelaku usaha pertambangan nikel meminta pemerintah segera merealisasikan pembentukan indeks harga nikel Indonesia atau Indonesian Nickel Price Index sebagai instrumen pembelian dan penjualan nikel di pasar domestik. Mereka menilai keberadaan indeks harga nikel Indonesia mampu menekan selisih harga pembayaran kewajiban royalti yang lebih tinggi dari transaksi sebenarnya. Selama ini royalti mengacu pada harga patokan mineral […]
Read More
Pengusaha Tambang Batu Bara Bakal Bisa Restitusi PPN
Pemerintah menyusun mekanisme pengaturan pajak pertambahan nilai atau PPN atas pungutan ekspor dan penyaluran Dana Kompensasi Batubara (DKB) yang akan ditangani oleh Badan Pengelola Mitra atau MIP. Operator batubara akan menerima pengembalian uang atau pengembalian PPN. “Informasinya pengusaha tetap membayar PPN tapi dikembalikan, akan dibayar kembali,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Rida Mulyana, di Kantor […]
Read More
Pengusaha Tambang Nilai Harga Batu Bara Acuan Baru Sulit Dipahami
Pengusaha batu bara menyambut positif langkah pemerintah mengubah formula acuan harga batu bara (HBA). Namun, menurut mereka aturan baru tersebut masih mempersulit perusahaan untuk menyusun rencana penjualan. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan, hal itu disebabkan belum adanya aturan teknis mengenai perhitungan formula. Meski begitu, dia juga menyebut formula baru HBA […]
Read More
Pemerintah Ungkap Batalnya Investasi Apple di RI karena Tambang Ilegal
Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Apple Inc disebut tertarik untuk berinvestasi dan membangun pabrik di Indonesia pada 2016. Namun, perusahaan besutan mendiang Steve Jobs itu tidak mendorong hal tersebut karena masih maraknya penambangan liar di Indonesia. . Septian Hari Seto, Deputi Bidang Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menyampaikan hal tersebut saat […]
Read More
Pengusaha Tambang Dukung Masa Berlaku RKAB Minerba Lebih dari 1 Tahun
Pelaku usaha pertambangan mineral batu bara (minerba) menilai positif rencana Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR untuk memperpanjang masa berlaku Rencana Kerja dan Anggaran (RKAB) menjadi tiga hingga lima tahun. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mendukung langkah pemerintah dan legislatif untuk segera menjadikan usulan ini sebagai kebijakan tetap. Menurutnya, perpanjangan masa […]
Read More
ESDM Bentuk Ditjen Gakkum, Awasi Tambang Ilegal dan Penyelewengan BBM
Kementerian ESDM berencana membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) yang ditargetkan aktif pada pertengahan tahun ini. Direktorat ini nantinya akan berperan sebagai lembaga pengawas kegiatan yang mengarah pada unsur pidana di bidang pertambangan hingga energi. Plt Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto Sihite mengatakan, fungsi direktorat itu juga mencakup pengawasan terhadap […]
Read More
Urus Divestasi, Vale Mulai Serahkan Berkas Perpanjangan Izin Tambang
PT Vale Indonesia Tbk (INCO) mulai memproses perpanjangan kontrak penambangan yang akan berakhir pada 28 Desember 2025. Vale dikabarkan telah mengirimkan beberapa dokumen perpanjangan kontrak ke pemerintah. Namun, Vale harus melepas sahamnya ke pihak Indonesia sesuai amanat UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Saat ini masih ada 11% saham perusahaan […]
Read More
Studi: Tambang Ilegal Dominasi Kasus Hukum Sektor Minerba pada 2022
Sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba), khususnya terkait pertambangan tanpa izin (PETI) atau penambangan liar mendominasi sebagian besar perkara yang masuk dan diputus oleh pengadilan sepanjang tahun 2022. Hal itu berdasarkan temuan Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) terkait pemetaan kasus hukum di sektor energi dan pertambangan. Temuan ini menegaskan bahwa situasi kegiatan penambangan […]
Read More
Vale Resmi Ajukan Divestasi Saham 11% untuk Perpanjang Izin Tambang
PT Vale Indonesia Tbk (INCO) resmi mengajukan permohonan untuk memulai proses pelepasan lebih lanjut 11% saham perseroan kepada pemerintah. Langkah ini untuk memenuhi syarat perpanjangan Kontrak Karya kontrak pertambangan yang akan berakhir pada 28 Desember 2025. Kepala Divisi Komunikasi PT Vale Indonesia, Bayu Aji Suparam mengatakan, perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ketentuan […]
Read More