Pemerintah berencana membagikan penanak nasi listrik atau rice cooker secara gratis sebagai upaya meningkatkan konsumsi listrik rumah tangga. Hingga September 2022, konsumsi listrik masih sebesar 1.169 kilowatt jam (KWh) per kapita, masih jauh di bawah target tahun ini sebesar 1.268 KWh.
Plt Sekjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ida Nuryatin Finahari mengatakan, optimalisasi penyerapan listrik di sektor rumah tangga akan terus dilakukan melalui Program Bantuan Penanak Nasi Listrik yang saat ini menunggu regulasi sebagai landasan pelaksanaannya.
Sasaran keluarga penerima (KPM) paket penanak nasi elektrik ini adalah rumah tangga dengan daya 450 volt ampere (VA) dan 900 VA. Pemilihan target tersebut dihitung berdasarkan survei PLN yang menyatakan mayoritas pelanggan 450 VA dan 900 VA menggunakan LPG 3 kg.
“Melebihi penegasan daya 450 dan 900 VA oleh Kepala Desa termasuk pengguna LPG 3 Kg,” ujar Ida saat menjadi narasumber dalam forum diskusi publik online, Jumat (25/11).
Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun anggaran 2023, pemerintah berencana mendistribusikan 680.000 unit penanak nasi listrik ke seluruh Indonesia. Ida menjelaskan, KLH yang menjadi target pendistribusian rice cooker tidak perlu menambah pasokan listrik.
“Kementerian ESDM juga sedang mempersiapkan penyaluran e-cooking yang bertujuan untuk pemanfaatan energi bersih, peningkatan konsumsi dan penghematan biaya memasak dengan nilai paket program Rp 500.000 per KPM,” kata Ida.
Seperti diketahui, pemerintah sedang mencari cara untuk meningkatkan konsumsi listrik di tengah oversupply atau kelebihan pasokan listrik yang dialami PLN. Sebelumnya, pemerintah berencana membagikan kompor listrik induksi gratis, namun rencana itu dibatalkan.
Penyerapan listrik Indonesia di bawah rata-rata ASEAN
Ida mengatakan konsumsi listrik Indonesia selama ini masih di bawah rata-rata konsumsi listrik negara-negara ASEAN yang mencapai 3.672 per KWh per kapita.
“Kalau kita lihat renstra hingga 2024, targetnya 1.408 KWh, artinya pada 2024 kita masih tertinggal jauh dari negara ASEAN lainnya. Ini sebenarnya tantangan kita bersama untuk meningkatkan konsumsi listrik per kapita kita,” ujar Ida.
Ida menjelaskan, penyerapan konsumsi listrik per kapita sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi daya listrik yang terserap, semakin positif arah pertumbuhan ekonomi negara tersebut.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah akan mendorong pasokan listrik dari sektor transportasi ke rumah tangga. Diantaranya adalah meningkatkan implementasi kendaraan listrik selain menambah jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan stasiun pertukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU).
Sejauh ini pemerintah telah menyediakan 439 unit SPKLU di 328 lokasi dan 961 unit SPBKLU di 961 lokasi. Secara bertahap implementasi kendaraan listrik di tanah air akan dimulai dengan penyediaan kendaraan listrik di kementerian dan lembaga.
