Pakar energi menilai rencana pemerintah membagikan 680.000 unit penanak nasi secara gratis sebagai upaya meningkatkan konsumsi listrik terlalu mengada-ada dan tidak efektif.
Ekonom Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi mengatakan pemerintah perlu mendorong sektor industri dan dunia usaha untuk meningkatkan penyerapan listrik daripada menyalurkannya ke sektor rumah tangga dengan mendistribusikan penanak nasi listrik.
“Menurut saya sangat tidak efektif bagi yang mengatakan kebutuhan listrik meningkat karena kelebihan pasokan. Kenapa? Karena penanak nasi ini tidak banyak menggunakan listrik padahal mendistribusikan hingga 680.000 unit,” ujar Fahmy kepada Katadata.co.id, Rabu (30/11).
Sebagai informasi, selama ini PLN terus menanggung kelebihan suplai atau kelebihan pasokan listrik yang dihasilkan dari sejumlah batu bara, gas, dan sumber energi baru dan terbarukan (EBT) yang diproduksi di dalam negeri.
Dalam satu tahun ke depan di Pulau Jawa akan ada tambahan 6.800 megawatt (MW), sedangkan peningkatan kebutuhan hanya 800 MW. Di Sumatera, penambahan kebutuhan listrik sebesar 1,5 giga watt (GW) tampaknya tidak sebanding dengan penambahan kapasitas 5 GW hingga tahun 2025. Begitu juga di Kalimantan dan Sulawesi Selatan.
Rencana pembagian rice cooker gratis ini berawal dari langkah Kementerian ESDM untuk meningkatkan penyerapan listrik melalui sektor rumah tangga. Hingga September 2022, konsumsi listrik masih sebesar 1.169 kilowatt jam (KWh) per kapita, masih jauh di bawah target tahun ini sebesar 1.268 KWh.
Menanggapi hal tersebut, Fahmy mengatakan pemerintah perlu menyasar sektor industri dan bisnis untuk meningkatkan penyerapan listrik, terutama di kawasan industri besar. Hal ini dinilai lebih wajar karena penyerapan listrik dari sektor bisnis dan industri lebih besar dibandingkan rumah tangga.
Mengutip laporan statistik PLN 2021, total energi atau listrik yang terjual di sektor rumah tangga sebesar 44,78% dari total penjualan listrik ke seluruh kelompok pelanggan. Sedangkan penjualan tenaga listrik di sektor industri dan bisnis mencapai 48,65%.
Pengurangan ini kemudian diikuti oleh penyerapan tenaga listrik di bidang sosial sebesar 3,36%, gedung dan perkantoran pemerintah sebesar 1,83% dan penerangan jalan umum sebesar 1,38%.
“Di masa pandemi banyak industri yang bangkrut dan kapasitas produksinya berkurang. Sekarang saya kira sudah saatnya mereka meningkatkan penggunaan listrik agar kelebihan pasokan bisa diatasi,” ujar Fahmy.
Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menyarankan agar pemerintah dapat menciptakan kawasan industri dan bisnis baru untuk meningkatkan penggunaan listrik.
Mamit juga menegaskan, pemerintah memberikan banyak kemudahan bagi investor untuk dapat berinvestasi guna meningkatkan penggunaan listrik.
“Terkait penggunaan listrik, saya kira tidak akan terlalu banyak peningkatan angka tersebut karena penggunaan listrik untuk penanak nasi tidak terlalu besar. Pemerintah ke depan harus fokus tidak hanya pada masyarakat tetapi pada industri dan bisnis,” katanya. dia berkata.
Kendati demikian, upaya peningkatan penyerapan tenaga listrik menjadi tanggung jawab kementerian dan lembaga. Harapan peningkatan konsumsi listrik harus dibarengi dengan penyediaan infrastruktur dan pangsa pasar yang stabil.
“Masalah ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh PLN, ini juga menjadi tugas Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Investasi agar dapat mendorong penyerapan listrik di sektor industri dan dunia usaha,” kata Fahmy. .
Diberitakan sebelumnya, Plt Sekjen Direktorat Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ida Nuryatin Finahari mengatakan, optimalisasi penyerapan listrik di sektor rumah tangga akan terus berlanjut melalui Program Bantuan Penanak Nasi Listrik (PBPNL) yang saat ini sedang menunggu regulasi. sebagai dasar pelaksanaannya.
Sasaran keluarga penerima (KPM) paket penanak nasi elektrik ini adalah rumah tangga dengan daya 450 volt ampere (VA) dan 900 VA. Pemilihan target tersebut dihitung berdasarkan survei PLN yang menyatakan mayoritas pelanggan 450 VA dan 900 VA menggunakan LPG 3 kg.
“Melebihi penegasan daya 450 dan 900 VA oleh Kepala Desa termasuk pengguna LPG 3 Kg,” ujar Ida saat menjadi pembicara dalam forum diskusi publik online, Jumat (25/11).
Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun anggaran 2023, pemerintah berencana mendistribusikan 680.000 unit penanak nasi listrik ke seluruh Indonesia. Ida menjelaskan, KLH yang menjadi target pendistribusian rice cooker tidak perlu menambah pasokan listrik.
“Kementerian ESDM juga sedang mempersiapkan penyaluran e-cooking yang bertujuan untuk pemanfaatan energi bersih, peningkatan konsumsi dan penghematan biaya memasak dengan nilai paket program Rp 500.000 per KPM,” kata Ida.
